Sumedang Masa Hindia Belanda (2)

Melanjutkan tulisan sebelumnya dengan tajuk yang sama, mengenai Sumedang pada masa Hindia Belanda. Sementara itu di Sumedang terus bergolak akibat pengaruh berbagai gerakan di Cirebon dan Karawang. Terjadi pemberontakan yang ditujukan kepada pejabat-pejabat VOC, pengusaha-pengusaha Cina dan kepada pejabat pribumi yang terlibat dalam penyewaan tanah. 

Pemberontakan tersebut mendapat dukungan besar dari rakyat. Ketika pemberontakan itu berlangsung, Gubernur Jenderal Daendels tiba di pulau Jawa, dan berlabuh di pelabuhan Anyer pada 1 Januari 1808. 

Setelah timbang terima kekuasaan dari Gubernur Jenderal VOC AJ Wiese kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda Daendels, sejak saat itu kekuasaan di Hindia Belanda dilaksanakan oleh pemerintah Kerajaan Belanda, dan tidak lagi oleh organisasi atau perusahaan dagang VOC yang berlangsung selama 175 tahun.

Bagi rakyat di Sumedang dan Tanah Priangan, dan bahkan di seluruh Indonesia masa itu, tidak ada perubahan penting yang memberi manfaat bagi rakyat. Bahkan bagi rakyat, kekuasaan oleh VOC maupun oleh pemerintahan Kerajaan Belanda, tetap saja merupakan penjajahan Belanda. 

Daendels kemudian mengadakan reorganisasi secara radikal dan menyeluruh, terutama dalam bidang perpajakkan. Begitu juga dalam pembangunan infrastruktur dan pertahanan militer. 

Daendels dikenal rakyat waktu itu sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang terkenal bengis galak dan seringkali memberi hukuman berat kepada rakyat. Daendels mencoba membangun sistem baru dalam tata pemerintahan yakni dengan melaksanakan pemerintahan langsung, yaitu memerintah penduduk pribumi tanpa perantara bupati. 

Semasa Daendels, bupati adalah pegawai resmi pemerintah Belanda yang mendapat gaji. Bagi Daendels, bupati adalah kepala daerah dan pemimpin tradisional, tapi berada dibawah pengawasan dan perintah Belanda. 

Secara umum, sistem dan struktur pemerintahan di Kabupaten Sumedang dan kabupaten-kabupaten di seluruh tanah jajahan Belanda ini pada dasarnya tidak banyak berubah. Para bupati tetap memiliki hak-hak istimewa seperti masa sebelumnya semasa VOC.

 

Sumber: Buku Sumedang Heritage