Program Transaksi Non Tunai Tingkat Pemerintah Desa

Transaksi non tunai tingkat pemerintah desa akan berdampak kepada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat karena akan mempercepat pergerakan keuangan di desa. "Infonya dari BPKP, Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa ini pertama di Jawa Barat dan mudah-mudahan jadi piloting," ujarnya.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan BPKP Pusat Wasis Prabowo dalam kesempatannya mengapresiasi langkah yang dilakukan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir dalam Launching Transaksi Non Tunai Keuangan Tingkat Pemerintah Desa. 

"Kita tahu bahwa BPKP mendapat amanah dari Presiden bagaimana BPKP berperan mengawal keberhasilan keuangan dan pembangunan. Bukan hanya sebatas pada output tapi bagaimana itu tersampaikan kepada masyarakat. Artinya ultimate goal -nya kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Ia pun memperhatikan Sumedang yang sudah sedemikian maju bahkan e-Office-nya sudah sampai ke pemerintahan desa. "Oleh karena itu, Transaksi Non Tunai ini kita harapkan dari Sumedang untuk Indonesia," katanya.

Di penghujung acara dilakukan penandatangan kerja sama Pengembangan dan Implementasi Teknologi Informasi pada Sistem Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman dan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Samono dengan disaksikan oleh Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Sumber: Pemkab Sumedang

Halaman Sebelumnya