INIMAHSUMEDANG
Setelah reorganisasi, terlihat bahwa beberapa daerah kekuasaan bupati menjadi berkurang. Di Kabupaten Sumedang, daerah administratif kabupaten Sumedang dibagi menjadi dua, yaitu Afdeling/Kabupaten Sumedang dan Afdeling Tasikmalaya. Sehingga Afdeling/Kabupaten Sumedang hanya meliputi 6 distrik yaitu Sumedang kota, Tanjungsari, Darmaraja, Cibeureum, Conggeang dan Darmawangi.
Namun bagi para bupati se-Priangan, reorganisasi ini justru memberikan keuntungan lain bagi mereka, terutama dalam hal gaji dan tunjangan. Setiap bupati, selain mendapat gaji, juga mendapat tunjangan dan presentase yang cukup besar dari produksi kopi.
Namun besar tunjangan para bupati berbeda-beda, tergantung luas areal sawah di wilayah mereka masing-masing. Begitu pula besar presentase jumlah produksi kopi setiap kabupaten yang diserahkan kepada Belanda.
Selain mengatur luas wilayah afdeling serta besarnya gaji dan tunjangan bupati, Reorganisasi Priangan juga berpengaruh terhadap para petani kopi. Terjadi peningkatan produksi kopi di Sumedang dan seluruh Priangan.
Para petani lebih bersemangat dalam menanam kopi karena Belanda merubah sistem dari penanaman wajib menjadi penanaman bebas. Dan lagi, jumlah pohon kopi yang ditanam dan lahan yang diperlukan ditentukan sepenuhnya oleh para petani. Selain itu, pohon kopi menjadi milik petani, sedangkan hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda dengan mendapat ganti rugi.
Selanjutnya terjadi kenaikan harga yang menguntungkan para petani di Sumedang. Pemerintah Belanda juga mendorong pemerintah kabupaten untuk memperluas areal tanaman kopi dan areal sawah. Secara keseluruhan di Priangan, pada tahun 1870 itu, produksi dan tanaman kopi Sumedang menduduki peringkat kedua setelah Bandung dalam luas areal persawahan.
Bersamaan dengan itu, pada tahun 1870 itu pemerintah kolonial Belanda mulai memberlakukan Undang-undang Agraria, yang isinya di antaranya adalah mengizinkan pengusaha swasta asing menyewa tanah guna dijadikan areal perkebunan.
Halaman Selanjutnya
Belum ada komentar.