Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam tata kelola anggaran yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa pergeseran APBD 2025 dilakukan dengan prinsip efisiensi tinggi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Langkah ini mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja serta Surat Edaran Mendagri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.

“Kami melakukan efisiensi yang sangat signifikan, mencapai Rp5,1 triliun. Prosesnya langsung dipimpin oleh Pak Gubernur dan hasil realokasinya benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat, sesuai visi misi kepala daerah dan sejalan dengan program prioritas nasional,” jelas Herman, Sabtu (19/4/2025) di Kota Bandung.

Anggaran Difokuskan untuk Kebutuhan Rakyat

Hasil efisiensi ini dialokasikan untuk sektor-sektor strategis:

• Infrastruktur: Rp3,6 triliun (meliputi jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, transportasi, dan sanitasi)

• Pendidikan: Rp1,3 triliun

• Kesehatan: Rp122,9 miliar

• Cadangan pangan: Rp46,1 miliar

• Peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi: Rp35,5 miliar

Luruskan Isu Lembur Pakuan

Menanggapi pemberitaan yang menyebut efisiensi anggaran dipakai untuk kepentingan Lembur Pakuan, Herman tegas membantah.

“Itu keliru dan tidak benar. Seluruh realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk sektor pariwisata dan kebudayaan. Di antaranya untuk penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni, hingga penerbitan buku budaya,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, penerbitan buku budaya itu melibatkan riset ilmiah secara komprehensif mengenai budaya Jawa Barat, dikerjakan oleh para profesional dari berbagai bidang.

“Nganjang Ka Warga”: Safari Pembangunan yang Bukan Sekadar Kunjungan

Terkait kegiatan safari pembangunan, Herman menegaskan bahwa kegiatan ini bukan perjalanan dinas biasa.

“Safari pembangunan adalah layanan jemput bola ke masyarakat. Pagi hingga sore layanan gratis, malam hari ada hiburan seni pertunjukan yang sarat makna. Ini bagian dari pendekatan humanis pembangunan,” ujarnya.

Kegiatan ini dikemas dalam program “Nganjang Ka Warga”, yang sudah berjalan di dua lokasi: Kecamatan Sumur Bandung (Kota Bandung) dan Kecamatan Dayeuhkolot (Kabupaten Bandung). Setiap minggunya, kegiatan ini akan digelar bergilir di seluruh 27 kabupaten/kota di Jabar.

Efisiensi Perjalanan Dinas Capai Rp390 Miliar

Tak hanya anggaran pembangunan, efisiensi juga menyentuh pos perjalanan dinas. Total efisiensi yang dilakukan mencapai Rp390 miliar, atau lebih dari 51 persen dari total anggaran perjalanan dinas.

“Jabar adalah yang terdepan dan tercepat menjalankan instruksi Presiden dalam hal efisiensi. Dan Pak Gubernur memastikan bahwa implementasinya pun terbaik, demi mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” ujar Herman.

Terbuka dan Bisa Diakses Publik

Pergeseran APBD 2025 disusun secara transparan dan sesuai mekanisme yang berlaku. Konsultasi ke Kemendagri telah dilakukan sebanyak dua kali (7 dan 14 Maret 2025), dan hasilnya telah dirapatkan dan ditetapkan pada 20 Maret 2025. Hasil final kemudian dilaporkan ke DPRD Jabar pada 27 Maret 2025.

“Prosesnya juga diunggah langsung oleh Pak Gubernur di media sosial. Bahkan warga bisa akses struktur pergeseran APBD 2025 di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat, kapan saja dan di mana saja,” pungkas Herman.