Adapun untuk pembebasan lahan TKD, wakaf, dan instansi, kata Yanyan, tentunya memerlukan persetujuan dari instansi terkait.
"Untuk TKD persetujuan tukar menukar lahan ke gubernur. Kemudian untuk tanah wakaf harus ada persetujuan Kanwil Kemenag setempat, sedangkan di atas luasan 5000 meter persegi harus ada persetujuan dari Kementrian Agama. Begitu pun dengan instansi harus ada persetujuan pelepasan aset," kata Yanyan. Sementara untuk 32 bidang tanah milik warga, yang diantaranya merupakan konsinyasi yang sudah mendapat putusan pengadilan, tinggal menunggu kesiapan pemilik lahan. Sehingga uang pengganti tinggal dibawa di pengadilan. "Alasan konsinyasi memang beragam. Pertama pemilik lahan menolak nilai, kedua tanah masih sengeketa, ketiga adanya perkara, keempat tidak diketahui keberadaannya, dan kelima ada sitaan jaminan," ujarnya. Disebutkan, dari 114 bidang tanah yang belum terbebaskan, rinciannya adalah, untuk Seksi 4, 27 bidang lahan milik warga telah disetujui, TKD 15 bidang, wakaf 3 bidang dan 2 bidang, instansi lainnya 2 bidang.
Kemudian untuk Seksi 5A, total sisa 35 bidang, dengan rincian milik warga 7 bidang, TKD 20 bidang, wakaf 4 bidang, dan instansi lainnya 4 bidang. Sedangkan untuk seksi 5B sisa 8 bidang dengan rincian milik warga 2 bidang, TKD 3 bidang, wakaf 1 bidang dan instansi lainnya 2 bidang. Sumber: Pemkab Sumedang
Belum ada komentar.